Ketika Honorer K2 dan Bidan Desa PTT Berjuang demi Status PNS

"Saya kasihan teman-teman kalau harus demo terus. Saya hanya sarankan kalau mau demo ya di wilayah masing-masing saja biar gerakan tetap ada," ujar Titi.

Lain halnya dengan bidan desa yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia. Forbides sangat aktif memperjuangkan nasibnya lewat aksi demo. Sehari setelah FHK2I bertemu MenPAN-RB, Forbides kembali melakukan aksi unjuk rasa dua hari 25-26 Agustus di depan Istana Negara. 

Ribuan bidan desa PTT (Pusat) turun ke jalan menebar aksi ketidakpuasan terhadap pemerintah ‎yang senang obral janji. Mereka berontak, sebagai penyelamat ibu dan bayi, bidan desa PTT merasa dirinya termarginalkan. 

"Kami sudah capek dijadikan ATM oleh pejabat Dinkes acapkali memperpanjang kontrak kerja. Kami butuh status PNS dan bukan PTT lagi," tegas Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari.

Bila dibandingkan aksi demo honorer K2, aksi demo Forbides lebih profesio‎nal. Pendekatan mereka dengan pejabat di lingkaran Istana pun lebih oke. Ini wajar, karena pendidikan para bidan desa memang lebih tinggi. Jumlah bidan desa pun lebih dominasi tenaga muda. 

Dari 42 ribuan bidan desa PTT, hanya sekitar 2000-an yang berusia di atas 35 tahun. Berbeda dengan honorer K2 yang dari 439 ribu, lebih dari 50 persen berusia di atas 35 tahun.

Forbides pun lebih paham soal aturan UU ASN. Mereka dengan lantang menyatakan, siap membedah UU ASN. 

"Kita jangan mau dibodohi dan dibohongi. Kami sudah bedah UU ASN itu, tidak ada pembatasan usia 35 tahun kok. Lagipula, UU ASN belum dilaksanakan karena enam PP-nya belum jadi semua," beber Lilik