Ketika Pilkada Menghasilkan Tersangka

BANYAK isu yang mengalir di seputar pelaksanaan pemilukada. Ada kekisruhan, aksi bakar-bakar, dan yang terkuat adalah wacana pemampatan pemilukada, termasuk perlunya gubernur cukup dipilih DPRD atau opsi lain ditunjuk langsung oleh presiden. Wacana yang terakhir dibangun dengan kecemasan, betapa borosnya pesta demokrasi lima tahunan di tingkat lokal itu.

Jika besarnya rupiah disepakati menjadi hal penting untuk dipikirkan, betapa menarik wacana yang digulirkan Indonesia Corruption Watch (ICW) awal pekan ini. Yakni, perlunya pelarangan bagi seorang tersangka untuk ikut maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kaca mata yang dipakai ICW, seperti biasanya, lantaran kepala daerah-wakil kepala daerah yang seorang tersangka, hanya akan menohok citra. Betapa membuka rasa malu bangsa ini, tatkala presiden atau pun mendagri, harus menyematkan tanda kepangkatan di pundak seorang tersangka, saat pelantikan. Sementara, suara kencang semangat antikorupsi terus menggema hingga kini.

Namun, pelarangan seorang tersangka menjadi kepala daerah-wakil kepala daerah, juga bisa dibangun dengan argumentasi menghindari pemborosan. Juga kemubaziran hiruk pikuk politik menjelang dan saat pemilukada. Bayangkan, jika belum lama dilantik, lantas seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah naik statusnya menjadi terdakwa, yang mesti disusul pemberhentian sementara. Jika sudah incrach dinyatakan bersalah, harus dipecat secara permanen. Jika ini terjadi, berarti puluhan miliar uang APBD hangus terbakar begitu saja, lantaran pemenang pemilukada harus hidup di penjara, bukan duduk sibuk di singgasana memikirkan rakyatnya.

Dengan demikian, sesungguhnya kemubaziran itu bisa dicegah, dengan pelarangan tersangka ikut pemilukada, sebagaimana diidekan ICW. "Tapi kan harus menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah," begitu komentar politisi PDIP, Ganjar Pranowo.