Ketua Banggar DPR Sarankan BI Cetak Uang, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, saat ini pemerintah tengah menimbang sejumlah langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Politikus PDI Perjuanga ini menyarankan beberapa opsi demi menjaga stabilitas keuangan nasional. Hal ini karena skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi.
Menurut Said, usulan tersebut didasarkan pada ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.
“Selain itu, membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).
Berpijak pada dua hal tersebut, Banggar DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal. Pertama, melakukan kebijakan quantitative easing lebih lanjut agar Bank Indonesia membeli SBN/SBSN repo yang dimiliki perbankan dengan bunga dua persen, khususnya perbankan dalam negeri agar memiliki kecukupan likuiditas.
Selanjutnya, kata Said, Bank Indonesia juga sebaiknya memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan untuk mempertebal likuiditasnya, agar kemampuan perbankan sebagai transmisi keuangan tetap optimal dan sehat.
“Bank Indonesia juga dapat mencetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah,” paparnya
Mengingat, dalam situasi global yang ekonominya berangsur menurun, maka tidak mudah mencari sumber sumber pembiayaan, meskipun dengan menerbitkan global bond dengan bunga besar.
Banggar DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19.
- Soal Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Diusulkan Dorong WTO Menyehatkan Perdagangan Global
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa