Ketua Banggar DPR Sebut Tak Ada Swasembada Beras di Masa Presiden Jokowi, Nih Datanya

Pasalnya, kata dia, kebijakan impor dengan sistem kuota syarat dengan upaya memburu rente para pejabat.

Bahkan Ombudsman telah menemukan beberapa waktu lalu perbedaan antara dokumen kuota impor bawang dengan realisasi yang lebih besar dari dokumen.

Rekomendasi izin impornya sebesar 560 ratus ribu ton di ratas Kemenko Perekonomian, tetapi rekomendasi di Kementan mencapai 1,2 juta ton.

“Saya pastikan dengan model impor pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya dan model perburuan rente pada kegiatan impor bisa lebih dikurangi,” ujar Said.

Debat capres dan cawapres adalah ajang untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan dari sisi kemampuan pengetahuan semata, tetapi juga sarana rakyat mengetahui kualitas kejujuran dan kepemimpinan.

“Jadi, sebaiknya calon pemimpin harus berani mengungkapkan data yang jujur,” ujar Said.

Apalagi urusan beras ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib jutaan petani, bahkan nasib mayoritas rakyat Indonesia karena menjadikan beras sebagai makanan pokok.

“Bahkan bagi keluarga miskin, beras menjadi sandaran hidup mati mereka. Itulah sebabnya Banggar DPR dan pemerintah sejak awal menyepakati negara harus menjamin pangan rakyat, khususnya beras karena memiliki pengaruh besar atas tingkat kemiskinan mereka dalam bertahan hidup,” ujar Said.