Ketua Bawaslu: Kompleksitas Pemilu Serentak 2019 Begitu Terasa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengakui tingkat kerumitan Pemilu serentak 2019. Hal itu tercermin dengan temuan 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan ratusan lainnya menderita sakit.
"Memang ini begitu kompleksitas, teknis bisa kami rasakan. Satu hal misal, di jajaran KPU meninggal dunia ada sekitar 90," kata Abhan ditemui di kantornya, Selasa (23/4).
BACA JUGA: Rekomendasi Bawaslu: Pemungutan Suara Ulang Khusus Pilpres di TPS 8
Hanya saja, Abhan belum mau berbicara tentang rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Bawaslu juga tidak ingin berbicara tentang pemisahan pemilu serentak tingkat nasional dan daerah.
"Prinsip kami, tugas kami belum selesai. Kami selesaikan dahulu tugas pengawasan Pemilu 2019. Evaluasi tahapan akhir, seperti apa nanti kita sampaikan rekomendasinya," ungkap dia, singkat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan rekomendasi untuk memisahkan pelaksanaan pemilu serentak tingkat nasional dan daerah. Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan evaluasi dan riset atas pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014.
BACA JUGA: Ada Kesepakatan, KPU Tidak Gelar Pemungutan Suara Ulang di Sydney
Adapun, pemilu tingkat nasional yakni pemilihan untuk mencari Presiden, anggota DPR, dan DPD. Sementara itu, pemilu tingkat daerah bertujuan mencari Gubernur, Bupati, Walikota, serta anggota DPRD tingkat provinsi dan kota.
"Memang ini begitu kompleksitas, teknis bisa kami rasakan. Satu hal misal, di jajaran KPU meninggal dunia ada sekitar 90,"
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan