Ketua Bawaslu Minta Daerah Bisa Bersinergi pada Pilkada 2024

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajaran ketua dan anggota di provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi baik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu untuk mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Tolong pimpinan secara terbuka ungkapkan isu yang relevan pada proses pemilu dan proses administrasi kepemiluan. Termasuk masalah keamanan, kecurangan, kekurangan dalam administrasi dan teknis," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, koordinasi yang terbuka dan mengedepankan transparansi harus terus ditumbuhkan di lingkungan kerja Bawaslu.
Oleh karena itu, dia meminta tidak ada kerja-kerja yang terhambat karena adanya ketidakpatuhan dan keterbukaan terkait administrasi.
Bagja menyampaikan ada kemungkinan saat pilkada banyak program dan pengawasan yang dilakukan.
"Kami harapkan kita bisa melakukan dukungan pada sekretariat dengan baik dan juga pihak sekretariat membantu teman-teman ketua dan anggota," ujr laki-laki kelahiran Medan itu.
Sementara Inspektorat Utama (Irtama) Bawaslu Rini Wartini meminta selain memberikan dukungan administrasi dan teknis, kesekretariatan juga harus memberikan dukungan laporan pertanggungjawaban yang benar dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para anggota di daerah bisa bersinergi dengan baik pada Pilkada 2024.
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK