Ketua BK DPD: Usulan Penutupan Uncen Bukan Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Sadipun Komber mengecam keras pernyataan yang ingin menutup Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, Provinsi Papua. Ia juga menyesalkan pernyataan Pj Gubernur Papua Soedarmo yang berencana menghentikan bantuan dana ke Universitas Cenderawasih.

“Usulan untuk menutup kampus atau menghentikan bantuan ke Uncen bukan solusi tepat. Jika ditemukan ada oknum yang melanggar aturan maka yang bersangkutan harus diberi sanksi, bukan menghentikan bantuan apalagi menutup Uncen,” kata Mervin Komber kepada wartawan, Kamis (16/8).

Mervin menyampaikan hal itu untuk merespons pernyataan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, yang berencana menghentikan bantuan dana ke Uncen pasca-insiden dugaan penggunaan atribut Papua merdeka dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBMB) atau Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (ospek) di lingkungan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura.

Mervin menyatakan setuju untuk memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti menggunakan atribut Papua Merdeka. Namun, dia menentang keras usulan untuk menutup Uncen atau menghentikan bantuan dana ke Uncen.

Pada kesempatan itu, Mervin meminta Rektor Uncen untuk meninjau ulang apakah ada alumni yang terlibat dalam masalah tersebut. “Jika ada (alumni Uncen, red) maka perlu dipikirkan untuk mencabut gelar akademik yang bersangkutan,” kata Mervin.

Senator dari Papua Barat ini menambahkan jika ada fakultas yang ditemukan menggunakan atribut terlarang tersebut maka Pj Gubernur Papua harus turun dan mengajak dialog dengan pihak Rektorat Uncen. “Jadi bukan main ancam menghentikan dana. Pj Gubernur sepertinya sudah hilang ingatan bahwa yang memperjuangkan Otsus di Tanah Papua adalah Uncen,” ujar Mervin yang tercatat sebagai mahasiswa Teladan Uncen tahun 2003.

Mervin menegaskan dukungan penuh kepada Rektor Uncen untuk menyelidiki lebih dalam atas dugaan penggunaan atribut Papua merdeka saat ospek. Ia meminta Rektor menetapkan sanksi tegas terhadap dalang di balik kejadian tersebut.(fri/jpnn)