Ketua BKSAP DPR Fadli Zon: KTT ASEAN Harus Berdampak Nyata Bagi Myanmar
Menurut dia, KTT harus berkontribusi menciptakan suasana kondusif di Myanmar.
Antara lain, kata dia, penghentian kekerasan terhadap pihak anti-kudeta, pembebasan ribuan tahanan yang tanpa proses hukum, pemulihan demokrasi, dan nasib 1 juta pengingsi Rohingya yang diusir dari Myanmar.
"Selain itu, perlu pembenahan internal ASEAN agar lebih mengedepankan demokrasi dan HAM. KTT ini bisa menjadi tonggak awal reformasi ASEAN," ungkap dia.
Pada sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu meminta ASEAN menghitung secara cermat dampak rencana partisipasi Jenderal Min Aung Hlaing di KTT.
Fadli sangat memahami penolakan banyak pihak termasuk LSM pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia terhadap lawatan otak kudeta ke Jakarta.
"Jika itu terlaksana, saya khawatir ASEAN akan dinilai sepenuhnya merestui kudeta. Itu juga akan mencederai Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Jangan sampai ASEAN dan kita dicemooh dunia," ujar dia mengingatkan.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, jika kedatangan dalang kudeta itu tak bisa dihindarkan, maka ASEAN diminta memanfaatkan momentum tersebut secara positif.
“Jika pemimpin kudeta berpartisipasi, KTT ASEAN harus mendesak dia secara langsung untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan berdialog,” pungkas Fadli Zon. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon merespons rencana kehadiran Panglima Junta Militer Jenderal Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN di Jakarta. Fadli memahami penolakan berbagai kalangan terhadap rencana partisipasi Min Aung Hlaing di KTT.
Redaktur & Reporter : Boy
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Menbud Fadli Zon Dorong Kolaborasi Agar Budaya Indonesia Mendunia
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?