Ketua Demokrat Bogor Dipecat

“Dalam rangka menyikapi turunnya hasil polling di Kabupaten Bogor yang kini hanya 9,6 persen. Sementara di tahun 2009 hasil pemilihan legislatif mencapai 27,7 persen. Juga untuk meningkatkan kinerja partai," jelasnya.

Ketika ditanya kenapa tidak dijalani Muscab luar biasa, dan SK ini terkesan dipaksakan, Tyo beralasan bahwa semua itu merupakan keputusan dari DPP dengan mengacu sejumlah kajian. Untuk menghindari gesekan-gesekan antarelite partai, dalam waktu dekat Anton dan Tyo akan menyelenggarakan musyawarah internal dan rapat pleno terbatas.

“Dalam organisasi gesekan itu pasti terjadi. Berkaitan dengan struktural di DPC yang selama ini sudah dijalankan, mungkin ada perombakan, karena amanah dari DPP untuk memperbaiki kinerja. Jadi kita lihat SDM-nya, dan Januari 2014 harus launching," tuturnya.

Sementara itu, Pandji membantah isu pelengseran dirinya. Menurut dia, sampai saat ini tidak ada perubahan struktur kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. "Sama sekali tidak benar," katanya.

Soal klaim kubu Anton S Suratno yang mengaku mendapat SK untuk menjabat Plt Ketua DPC PD Kabupaten Bogor, Pandji meminta SK tersebut ditunjukan pada dirinya. "Lagi pula tidak mungkin segampang itu. Ada mekanismenya," katanya.

Meski merasa terganggu, Pandji memilih tidak akan meladeni klaim kepengurusan versi kubu Anton. Menurut dia, hal tersebut hanya sebagai upaya untuk memecah konsentrasi partai untuk memenangkan pemilu.

"Saya sudah sering menghadapi maslah seperti ini. Tidak usah saya ladeni," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPC Demokrat Rif'at Bazri Hambakung. Dia mengaku belum mendengar ada keputusan yang mencopot dirinya dari posisi sekretaris DPC PD Kabupaten Bogor.