Ketua Dewan Ngaku Kecolongan, Anggota Kesal!
jpnn.com - KUPANG – Data sebaran proyek sumur bor dalam APBD NTT tahun 2016 semakin memperkuat dugaan adanya permainan di kalangan DPRD NTT.
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno bahkan mengaku kecolongan karena data sebaran sumur bor ternyata sangat tidak proporsional.
“Ini pelajaran untuk kami,” kata Anwar di sela-sela kegiatan Musrenbang Provinsi NTT di Kupang, Kamis (14/4) lalu.
Menurut Anwar, jika perjuangan DPRD dan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT secara keseluruhan, tentu sebarannya harus wajar. Misalnya, maksimal satu kabupaten mendapat tiga sampai empat buah. Namun yang terjadi, ada beberapa kabupaten mendapat jatah tujuh sampai delapan buah, sementara ada tujuh daerah yang tidak mendapat sama sekali.
Data yang dihimpung Timor Express (Grup JPNN), cukup mencolok di Kabupaten Nagekeo. Betapa tidak, dari delapan buah sumur bor, hanya terbagi di dua kecamatan yakni Kecamatan Aesesa (6 buah) dan Aesesa Selatan (2 buah).
“Saya sendiri sempat usulkan satu di Kabupaten Ende karena permintaan dari bupati. Tetapi ternyata di Ende tidak ada satu pun. Apalagi di kampung saya, tidak ada,” kilah Anwar lagi.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD NTT yang juga berasal dari Daerah Pemilihan V (Ende, Ngada, Nagekeo dan Sikka), Mercy Piwung mengaku sangat kesal dengan penyebaran sumur bor yang sangat tidak adil.
Politikus Partai Hanura itu mengaku kesal karena walaupun hanya satu sumur bor yang dia usulkan, namun tidak diakomodir. Padahal, menurut dia, petugas dari Dinas Pertambangan dan Energi NTT sudah melakukan survei ke lokasi yang diusulkan.
KUPANG – Data sebaran proyek sumur bor dalam APBD NTT tahun 2016 semakin memperkuat dugaan adanya permainan di kalangan DPRD NTT. Ketua DPRD
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Pengamat Sebut Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto Masih Omon-Omon
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- Rupanya DPR Tidak Diajak Konsultasi Soal Kebijakan Pengecer Dilarang Jual Gas Melon
- Kebijakan Bahlil Soal Penyaluran Elpiji 3 Kg Dibuat Mendadak, Bikin Rakyat Panik
- DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim Agung