Ketua DPD Dorong IPB Gelar Kongres Kemaritiman
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menyayangkan status Indonesia sebagai negari kepulauan, belum menjadi negara maritim. Padahal negeri ini, memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar dan kaya.
Hal tersebut dikatakan Irman dalam orasi ilmiahnya "Memajukan Maritim Untuk Kejayaan Indonesia" pada Sidang Terbuka Dies Natalis ke-52 Institut Pertanian Bogor (IPB), yang dihadiri 2500 mahasiswa dan civitas akademika IPB, di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB, Jalan Raya Darmaga, Bogor, Rabu (2/9).
"Sebuah bangsa bisa dikatakan menjadi negara maritim jika telah mampu memanfaatkan kekayaan lautnya secara optimal sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Indonesia sedang berjuang menuju negara maritim. Kita dukung agenda pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Martim dunia yang jadi agenda dalam Nawa Cita," kata Irman.
Selain itu, Irman juga mengapresiasi upaya IPB, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju. "Saya mengapresiasi dan mendukung perjuangan IPB untuk Kejayaan Maritim Indonesia," kata Irman.
Dalam orasinya, senator asal Sumatera Barat ini mengajak IPB untuk menyelenggarakan kongres kemaritiman. "Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada IPB untuk bersama-sama menyelenggarakan kongres kemaritiman," katanya.
Kongres kemaritiman ujar Irman, penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan road map (peta jalan) pengelolaan kelautan Indonesia. "Pada saat kongres kemaritiman nanti, kita akan bertukar pemikiran, ide, dan gagasan yang bisa membuat Indonesia jaya," pungkasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menyayangkan status Indonesia sebagai negari kepulauan, belum menjadi negara maritim.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat
- Seluruh Honorer Pelamar Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong