Ketua DPD Harus Lihai Lobi Parpol

Menjawab pertanyaan prilaku Anggota DPD terpilih yang mengedepankan janji-janji muluk yang akan memperjuangkan daerah ketimbang mengemukakan rekam jejak dan prestasi mereka dimasa lalu? Djohermansyah menilai itu sebagai cara-cara yang keliru.

"Sebahagian besar dari mereka yang berjanji itu ternyata tidak membekali dirinya dengan ilmu untuk membela kepentingan daerah. Logika apa yang mereka pakai untuk berjanji akan membela kepentingan daerah, sementara mereka tidak punya ilmu untuk membela kepentingan daerah," kata Prof Djo, yang juga Deputi Setwapres Bidang Politik itu.

Kondisi ini, lanjutnya, akan diperparah lagi dengan kehadiran para staf ahli yang mereka bawa tanpa memiliki keahlian khusus di bidang legislasi, budget dan pengawasan. "Mayoritas staf ahli yang dibawa Anggota DPD rata-rata syarat dengan praktek kolusi dan nepotisme. Sementara undang-undang yang mengatur soal staf ahli itu tidak pernah mereka rancang."

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Seto Harianto yakin kehadiran AM Fatwa di DPD akan mampu menggeser posisi institusi DPD sebagai kelompok minoritas kepada posisi yang lebih diperhitungkan untuk memperbaiki bangsa ini lima tahun ke depan. "Kehadiran AM Fatwa di DPD pasti akan mencairkan polarisasi tirani minoritas (DPD) dan mayoritas (DPR) karena AM Fatwa diterima semua kalangan karena tidak memiliki kepentingan pribadi atas tugas-tugas negara yang pernah dia emban," tegas Seto harianto. (fas/JPNN)