Ketua DPD Ingatkan Ical Tidak Khianati Keputusan Munas

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPR Ridwan Bae menegaskan bahwa hasil Munas IX Golkar di Bali wajib dijalankan. Termasuk keputusan untuk memperjuangkan penolakan Perppu Pilkada.
"Hasil munas tidak bisa dikhianati, tidak bisa dilanggar. Munas tidak otomatis katakan menolak Perppu Pilkada, tapi harus diperjuangkan," kata Ridwan saat dihubungi, Rabu (10/12).
Hal tersebut disampaikannya terkait sikap Ketua Umum Aburizal Bakrie yang tiba-tiba nyatakan mendukung Perppu Pilkada. Perubahan sikap tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ical itu melalui akun twitter pribadinya @aburizalbakrie kemarin malam.
Menurut Ridwan, pernyataan Ical itu tidak bisa dianggap sebagai keputusan partai. Pasalnya, dibuat secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang diatur AD/ART.
"Itu bukan keputusan resmi karena masih akan dibicarakan di DPP dan akan dibicarakan dengan DPD," jelas Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara itu.
Meski begitu, Ridwan tidak menganggap Ical telah khianati keputusan Munas Bali dengan cuitannya tersebut. Ia optimis pada akhirnya Ical akan bertindak sesuai dengan kepentingan partai.
"Kita (DPD) tidak ada kekhawatiran. kita yakin ARB ambil langkah terbaik untuk partai," pungkas Ridwan. (dil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPR Ridwan Bae menegaskan bahwa hasil Munas IX Golkar di Bali wajib dijalankan. Termasuk keputusan untuk memperjuangkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Pengamat Singgung Soal Prabowo Pekikkan Hidup Jokowi
- Puji Menhut, Menteri Lingkungan Norwegia: Dunia Memandang Peran Anda
- BSI Siap Layani 185 Ribu Calon Haji, Pelunasan Tahap 1 Sudah Dibuka
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah