Ketua DPD LaNyalla Minta Kemenag Bergerak Cepat Soal Kepastian Umrah Awal Ramadan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Indonesia memberikan kepastian pelaksanaan umrah dan ibadah haji 2021.
Hal ini setelah adanya informasi bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberi izin umrah dan di awal Ramadan, dengan syarat calon jemaah telah dua kali mendapatkan vaksin Covid-19.
Senator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi informasi simpang siur di masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada 2020.
“Kementerian Agama harus bergerak cepat. Jika tidak, maka informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat," katanya, Senin (12/4).
Menurut LaNyalla, Kemenag harus menjadi pusat informasi mengenai kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya kepastian haji dan umrah.
"Oleh karena itu, kami meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat tenang," ungkapnya.
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calon jemaah haji yang ditetapkan World Health Organization (WHO).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kemenag bergerak cepat mengonfirmasi ihwal kabar izin umrah di awal Ramadan yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan syarat calon jemaah sudah dua kali divaksin Covid-19.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Anggota DPR RI Mufti Anam Kecam Aksi Transgender Isa Zega Umrah Pakai Jilbab
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024