Ketua DPD Menengahi Polemik Investasi di Teluk Lamong, 7 Kesepakatan Dihasilkan

jpnn.com, JAKARTA - Difasilitasi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kisruh pemutusan sepihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT Pelindo III dengan mitra usaha akhirnya happy ending.

PT Pelindo III mengakui kekeliruannya dan siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Ketua DPD RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemprov Jatim, PT Pelindo III dan stakeholder pelabuhan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (17/9).

Pada rapat yang dipandu Wakil Ketua Komite II DPD Bustami Zainuddin, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RR Sri Moertiningrum.

Selain itu juga hadir Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron.

Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta PT Pelindo III memperhatikan dengan baik pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini.

"Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan," ujar LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu menyampaikan, sebagai representasi daerah, DPD berkepentingan untuk menyerap aspirasi di daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional.