Ketua DPD RI Berharap PBB Bertindak Atasi Konflik Gaza

Ketua DPD RI Berharap PBB Bertindak Atasi Konflik Gaza
Ketua DPD RI berbincang dengan Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono ketika berkunjung ke Kantor Bupati Ponorogo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto: DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap joint statement yang dikeluarkan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam mampu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menyelesaikan konflik di jalur Gaza.

Joint statement merupakan tindak lanjut atas komunikasi tiga pimpinan negara di Asia Tenggara tersebut. Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan secara resmi pada Minggu (16/5).

"Kami berharap sikap resmi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terhadap konflik di Gaza, bisa mendorong DK PBB segera bersikap untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina," kata La Nyalla, Senin (17/5).

Dalam keterangannya, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menilai tindakan Israel telah terang-terangan melanggar hukum internasional, termasuk pelanggaran HAM, kolonialisasi, serta politik apartheid terhadap orang-orang Palestina.

Kepada pemerintah Indonesia, Ketua DPD RI menaruh harapan tersendiri untuk membela rakyat Palestina.

"Secara khusus saya meminta pemerintah Indonesia terus menekan Israel agar menghentikan serangan dan mengembalikan hak-hak negara Palestina, serta menghentikan agresi militernya. Indonesia tidak boleh membiarkan setiap kekerasan terhadap Palestina dianggap hal yang biasa," ujarnya.

La Nyalla juga menilai Indonesia perlu bergerak aktif di PBB untuk mendorong terjadinya gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas yang menguasai Gaza. Apalagi berbagai negara dan kalangan sudah menyerukan perdamaian antara kedua belah pihak.

"Bahkan Paus Fransiskus mengutuk pertempuran antara Israel dan Palestina di Gaza. Negara-negara Arab juga bersatu mengecam aksi-aksi kekerasan yang bukan hanya membuat banyak korban sipil berjatuhan, tetapi juga membuat hancur gedung-gedung perkantoran dan permukiman sipil," kata La Nyalla.

La Nyalla pengin joint statement yang dikeluarkan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam bisa mendorong PBB bertindak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News