Ketua DPD RI Beri Solusi Penambahan Anggaran untuk KONI Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Pemerintah Provinsi se-Indonesia menyukseskan PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua.

LaNyalla juga memberikan solusi penambahan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk KONI daerah masing-masing.

Seperti dilaporkan Ketua Umum KONI Pusat, beberapa pemerintah provinsi memang tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI Daerah, karena pada saat penyusunan R-APBD 2021, beberapa pemerintah provinsi masih berasumsi PON XX Papua akan ditunda lagi akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda.

“Salah satu upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” ujar Lanyalla dalam keterangan pers, Kamis (1/4). 

Dalam Rakor hari ini, Lanyalla sengaja mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun untuk membantu Gubernur memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan.

Solusi tersebut disampaikan LaNyalla saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Kegiatan ini melibatkan Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejumlah Gubernur, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua PB PON XX Papua, Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, persiapan dan dukungan anggaran bagi KONI daerah sangat penting. Terlebih untuk biaya pemberangkatan, akomodasi, tranportasi lokal dan pemulangan kontingen dari beberapa Provinsi yang cukup jauh dari Papua. Hal itu memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil.