Ketua DPD RI Dukung Kolaborasi BPJPH Kemenag-LIPI dalam Penguatan Produk Halal
jpnn.com, JAKARTA UTARA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penguatan produk halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan penguatan produk halal bagi pelaku UMK sangat dibutuhkan, karena mereka menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
Oleh karena itu, dia menegaskan kolaborasi penguatan produk halal antara BPJPH dengan LIPI patut diberikan dukungan.
“Karena, selama ini banyak yang masih abai terhadap hal tersebut," kata LaNyalla, Kamis (29/4).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai banyak pihak yang merasa sertifikat halal pada produk-produk UKM dan UMKM belum penting.
Dia meminta agar persoalan ini dikaji secara mendalam. "Apakah dari sosialisasi yang kurang atau dari pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM yang masih rendah," ujarnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang juga meminta Kemenag melakukan sosialisasi yang menjangkau pelaku UKM dan UMKM mengenai pentingnya penyematan sertifikat halal bagi produk mereka.
"Kemenag dapat menggunakan struktur birokrasi untuk menyosialisasikan pentingnya melakukan sertifikasi halal bagi setiap jenis produk UMK dan UMKM melalui berbagai macam langkah, di antaranya informasi literasi yang masif," saran LaNyalla.
LaNyalla mengatakan penguatan produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil sangat dibutuhkan, karena mereka menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Konsisten Terapkan Produk Halal, Ajinomoto Raih Penghargaan IHATEC
- Bernardi, Produk Inovatif untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumen Modern
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024