Ketua DPD RI Kunjungi Yayasan Pembinaan Anak Cacat Medan
Rabu, 20 Maret 2013 – 09:23 WIB
MEDAN-Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan peluang kerja untuk penyandang cacat. Padahal, dalam UU No 4 Tahun 1997 menyatakan, setiap perusahan harus menyediakan 1 persen untuk penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan karena penyandang cacat juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keberlangsungan hidupnya. Untuk itu ia mengimbau agar semua pihak menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang ada.
Penilian ini disampaikan Ketua DPD RI H Irham Gusman SE, MBA kepada Sumut Pos (Grup JPNN) di sela-sela kesibukannya mengunjungi Yayasan Pembinaan Anak Cacat Medan, Selasa (19/3).
"Memang pemerintah sudah mengatur bahwa perusahaan swasta dan milik pemerintah harus menyediakan minimal 1 persen kesempatan bekerja kepada penyandang cacat. Tapi masih banyak perusaahaan yang tidak menjalankan kewajibannya, bahkan instansi pemerintah sangat jarang di temui ada pekerjanya dari penyandang cacat," ujarnya.
Baca Juga:
MEDAN-Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan peluang kerja untuk penyandang cacat. Padahal, dalam UU No
BERITA TERKAIT
- MKD Akan Panggil Uya Kuya Terkait Konten Kebakaran di Los Angeles
- IMLA Meragukan Komitmen Netanyahu soal Gencatan Senjata di Gaza
- Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Memecah Dominasi Jokowi
- KPUD dan Bawaslu Siak Patahkan Tudingan Alfedri-Husni di Sidang MK
- Analisis Pengamat soal Pertemuan Megawati-Prabowo, Silakan Disimak
- Sidang Sengketa Pilkada Siak 2024, Ratusan Alat Bukti Siap Menangkis Gugatan Alfedri-Husni di MK