Ketua DPD RI Mendukung Rencana OJK Hapus Kredit Macet UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mengkaji penghapusan kredit bermasalah atau write off kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bawah Rp 5 miliar.
Menurut LaNyalla, pelaku UMKM akan sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.
Alumnus Universitas Brawijaya ini pun mengapresiasi OJK yang mempertimbangkan penghapusan kredit NPL di bawah Rp 5 miliar berasal dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30 persen pada tahun 2024.
"Jika direalisasikan, maka saya kira bisa membantu program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang menjadi kunci penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19," paparnya, Senin (3/5).
LaNyalla berharap rencana OJK mendapat lampu hijau dari berbagai lembaga dan kementerian terkait.
Menurutnya, pemerintah memang perlu memikirkan soal pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki potensi usaha UMKM. Bagaimana mengenai perbaikan bisnis mereka, dari dampak bencana dan dampak pandemi.
"Jadi harus ada pendampingan," tegasnya.
Senator asal Jawa Timur itu sudah menyuarakan keringanan kredit macet bagi pelaku UMKM sejak jauh-jauh hari.
Menurut LaNyalla, pelaku UMKM akan sangat terbantu dengan kebijakan OJK yang tengah mengkaji penghapusan kredit bermasalah.
- Aplikasi hi by hibank, Solusi Digitalisasi UMKM dalam Satu Genggaman
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Survei Ninja Xpress: 40% Konsumen Singapura & Malaysia Beli Barang dari Indonesia
- Pertamina Dorong Ribuan UMKM Perempuan untuk Berkarya Lewat Program PFpreneur
- SIG Dukung INACRAFT Majukan UMKM, Dari Rumah BUMN ke Pasar Internasional
- Akademisi Nilai Konsesi Tambang untuk UMKM & Koperasi Wujud Keadilan Ekonomi