Ketua DPD RI Minta BPOM Beri Penjelasan & Tidak Lepas Tangan
![Ketua DPD RI Minta BPOM Beri Penjelasan & Tidak Lepas Tangan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/11/08/aa-lanyalla-mahmud-mattalitti-foto-tim-dpd-ri-xumz9-giem.jpg)
jpnn.com - SURABAYA - Langkah Badan Obat dan Pengawas Makanan atau BPOM menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti juga heran dan menyoroti kinerja BPOM dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal pada anak itu.
"Keputusan itu menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG)," kata LaNyalla yang sedang kunjungan ke Jawa Timur, Selasa (8/11).
Menurut LaNyalla, dengan keluarnya izin edar seharusnya BPOM sudah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar.
"Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini," ujarnya.
LaNyalla pun meminta BPOM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis vaksin imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak.
“Karena ada testimoni orang tua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal,” tutur LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu berharap BPOM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.
LaNyalla juga meminta BPOM jangan saling lempar dengan Kemendag soal impor bahan baku EG dan DEG.
- KKI: 75% Distribusi Galon Guna Ulang Tidak Penuhi Standar Keamanan
- Perlunya Kewaspadaan Soal Kosmetik yang Banyak Dipromosikan di Medsos
- Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menekraf Dorong BPOM Bantu UMKM Tumbuh
- Cuma Indonesia yang Ribut soal Galon Polikarbonat, Eropa & Amerika Santai Saja
- Survei KKI: Konsumen Desak Pelabelan BPA pada Galon Guna Ulang Dipercepat
- 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo: Menteri BUMN Gandeng Kementerian UMKM, Menteri PKP & Kepala BPOM