Ketua DPD RI Minta Pemda di Jatim Tingkatkan Pelayanan Publik, Nih Alasannya

jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para kepala daerah di Jawa Timur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Permintaan LaNyalla itu disampaikan untuk menanggapi pengumuman hasil penilaian Ombudsman RI soal kepatuhan pelayanan publik 2021, Rabu (29/12/2022).
Dari 38 pemda di Jawa Timur, hanya enam kabupaten dan tiga kota yang masuk kategori zona hijau atau kategori kepatuhan tinggi pelayanan publik dengan skor 81-100.
"Salah satu indikator kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah makin berkualitas pelayanan yang diberikan,” ujar LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Kamis (30/12/2021).
Hasil penilaian kepatuhan oleh Ombudsman tersebut, lanjut LaNyalla, sebaiknya menjadi bahan evaluasi pelayanan publik di daerah.
LaNyalla berharap daerah yang nilai kepatuhannya sedang ke bawah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahannya.
"Jadi, kita masih memiliki PR sekitar 29 kota dan kabupaten yang mendapatkan nilai zona kuning dengan kepatuhan sedang dan zona merah. Penilaian dari Ombudsman tersebut harus menjadi pemicu untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur,” papar dia.
Penilaian kepatuhan adalah program Ombudsman yang dimandatkan Bappenas dalam RPJMN dengan tujuan mencegah praktik malaadministrasi.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para kepala daerah di Jawa Timur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Honorer Tak Lulus PPPK 2024 Diangkat jadi ASN Paruh Waktu, Kawal di Pemda
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia