Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Perpanjangan Program Dana Otsus Aceh

“Di lapangan angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Begitu juga angka stunting. Ini sisi yang perlu dilakukan evaluasi, sebelum bicara soal perpanjangan program,” pungkasnya.

Senada dengan LaNyalla, Senator Abdullah Puteh maupun Fachrul Razi serta Sudirman secara terbuka menyatakan siap mengawal dan akan berdiri di sisi kepentingan masyarakat Aceh.

“Tentu kami sebagai wakil daerah akan dan wajib berpihak ke daerah dan mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami daerah di Jakarta. Nanti tinggal tugasnya Ketua DPD, Pak LaNyalla yang bicara sama Presiden Jokowi apa solusi dari kita,” tegas Puteh. 

Sementara itu Plt. Gubernur Aceh mengaku berharap besar kepada DPD RI untuk juga memperjuangkan agar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dapat optimal melakukan tugasnya sebagai jelmaan “SKK” Migas di Aceh, agar manfaat keberadaan sumber daya migas di Aceh dapat optimal dinikmati masyarakat Aceh.

“Kita masih menunggu keputusan Menteri ESDM terkait keinginan Pemerintah Aceh melalui BUMD kami untuk meneruskan pengelolaan sumur minyak Blok B, yang sampai hari ini masih proses pembicaraan. Ini yang ingin kami dibantu,” tandas Nova.  

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI dan rombongan, Kepala BPMA, Teuku Muhammad Faisal menyampaikan aspirasi agar DPD RI membantu beberapa hal yang dirasa masih menjadi kendala optimalisasi kerja BPMA. Di antaranya untuk menyinergikan PP 23 Tahun 2015 dengan aturan-aturan migas yang sebelumnya sudah ada. Mulai dari Peraturan Pemerintah, Kepmen dan Permen. Serta keterbatasan anggaran dan infrastruktur BPMA untuk menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan sumber daya migas di Aceh.

Selain bertemu Plt. Gubernur Aceh dan Kepala BPMA, Ketua DPD RI dan jajaran juga diterima di Kampus Universitas Syiah Kuala dalam acara ramah tamah bersama akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Aceh, termasuk UIN Ar-Raniry.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla menyerap beberapa aspirasi, di antaranya masih adanya gap antara perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa terkait pembinaan dari Pemerintah Pusat. Senator asal Aceh Muhammad Fadhil Rahmi yang membidangi sektor pendidikan mengaku siap menindaklanjuti aspirasi dan laporan dari para akademisi asal Aceh tersebut.(fri/jpnn)