Ketua DPP Demokrat Minta Jokowi Setop Sindir Kebijakan SBY

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, cuitan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kebijakan subsidi dan harga BBM merupakan respons atas kritik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Didik bahkan balik menyindir Jokowi yang menyampaikan sudut pandang yang keliru dan tanpa landasan, argumentasi, serta pertimbangan yang utuh tentang kebijakan pemimpin sebelumnya.
Menurut Didik, sikap seperti itu menimbulkan mispersepsi dan menyesatkan.
Didik menambahkan, situasi dan kondisi menyebabkan ada kebijakan yang berbeda.
Setiap kebijakan, imbuh Didik, didasarkan kepada analisis, kajian, dan pertimbangan yang mendalam dengan tetap menghitung risiko yang mungkin terjadi.
“Tidak bijak membandingkan apple to apple tanpa disertakan latar belakang, kajian dan fakta yang melatarbelakangi karena pasti berbeda situasinya,” kata Didik, Rabu (16/5).
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, sebagai negarawan, Jokowi seharusnya tidak menyalahkan pemimpin sebelumnya ketika negara dilanda krisis.
“Apakah keteladanan pemimpin bangsa tidak diperlukan? Apakah negara ini hanya bisa dikelola sendiri tanpa fondasi yang dibangun oleh pemerintah era sebelumnya? Tentu ini anggapan dan persepsi yang sangat salah kaprah,” ujar Didik.
cuitan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kebijakan subsidi dan harga BBM merupakan respons atas kritik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk