Ketua DPR Akui Sulit Nonaktifkan Anggotanya

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, sulit bagi pimpinan DPR untuk menonaktifkan sementara para anggotanya yang terkait dengan berbagai laporan masyarakat kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Masalahnya, kata Marzuki, dalam tata tertib (Tatib) DPR hanya tertulis kalimat "dapat menonaktifkan".

"Dapat menonaktifkan itu lazim dimaknai 'Bisa iya, bisa pula tidak'. Lain halnya kalau tertulis 'harus'," tegas Marzuki Alie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/11). Hal itu dikatakan Marzuki demi merespon permintaan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang mendesak pimpinan DPR menonaktifkan delapan anggota BK yang pelesiran ke Turki.

Dikatakan Marzuki, para anggota dan pimpinan BK itu seluruhnya juga anggota fraksi yang notebene juga lembaga politik. "Apa bisa pimpinan DPR melawan delapan fraksi yang ada di DPR ini?" tanya Marzuki pula.

Kembali pada soal laporan masyarakat tadi, lanjut Marzuki, pimpinan BK pasti akan melakukan koordinasi dengan masing-masing pimpinan fraksi di DPR, melalui forum konsultasi. Selebihnya, tentu (hal itu) akan menjadi tanggung jawab internal masing-masing fraksi.