Ketua DPR Anggap IPO PT KS Penuh Kontroversi
BPK Diminta Lakukan Audit Investigasi
Senin, 22 November 2010 – 18:58 WIB

Ketua DPR Anggap IPO PT KS Penuh Kontroversi
JAKARTA - Penjualan 20 persen saham PT Krakatau Steel melalui mekanisme initial public offering (IPO) di Bursa efek Indonesia terus dipersoalkan. Ketua DPR RI Marzuki Alie termasuk pihak yang ikut menyorotinya. Menurutnya, IPO PT KS memang kontroversial. Sebab, keputusan pemerintah yang menetapkan saham perdana PT KS senilai Rp 850 per lembar saham jelas terlalu rendah. "Lebih kontroversial lagi pada saat listing di BEI sehari sesudahnya, harga saham melonjak tajam dan terjadi penjualan besar-besaran oleh investor berkualitas," ulas Marzuki.
Bahkan Marzuki Alie akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap IPO PT KS. Marzuki menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada pembukaan Masa Sidang III DPR pada rapat paripurna di gedung DPR RI, Senin (22/11).
Menurut Marzuki, banyak pertanyaan bahkan gugatan apakah proses IPO PT KS sudah sesuai dengan prosedur yang benar, tidak melanggar aturan, norma maupun etika pasar modal. "untuk itu DPR akan meminta BPK RI untuk melakukan audit invsetigatif baik terhadap PT KS maupun underwiter (perusahaan penjamin)," ujar Marzuki.
Baca Juga:
JAKARTA - Penjualan 20 persen saham PT Krakatau Steel melalui mekanisme initial public offering (IPO) di Bursa efek Indonesia terus dipersoalkan.
BERITA TERKAIT
- Panja Pengawasan Barang Impor Dibentuk, Legislator NasDem: Wujud Kerja DPR
- Senator Yakin Danantara Bisa Naikkan Perekomian Indonesia Hingga 8 Persen
- Dewi Coryati Sebut Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Alarm, Akses Beasiswa Harus Dijamin
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum