Ketua DPR: Antisipasi Dampak Perang Dagang AS - Tiongkok
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah dan parlemen perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati periode ketidakpastian global yang semakin meningkat. Hal ini akibat potensi rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan dunia, sebagai ekses dari perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok.
Oleh karena itu, Bambang meminta TNI dan Polri harus memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum.
Menurut Bambang, inisiatif baru atau kebijakan antisipatif diperlukan agar ekses perang dagang itu tidak menimbulkan kerusakan serius di dalam negeri.
BACA JUGA: Trump Ancam Luncurkan Perang Dagang dengan Meksiko
“Oleh karena itu, pemerintah dan DPR tidak boleh pasif. Sebab, bisa dipastikan bahwa kinerja ekspor akan melemah sehingga defisit neraca perdagangan bisa berkepanjangan," katanya, Minggu (9/6).
Menurutnya, laju ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dan karet, tidak akan mulus lagi. Pada saat yang sama, ada potensi pasar Indonesia yang besar akan dibanjiri produk impor. Salah satunya adalah produk baja dari Tiongkok. Dampak ikutan lainnya adalah meningkatnya permintaan valuta asing akibat tingginya volume impor.
"Tingginya permintaan valuta asing berpotensi mendepresiasi rupiah," ujar Bambang mengingatkan.
Legislator Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet ini mengingatkan berbagai kemungkinan buruk itu harus diantisipasi. Pemerintah dan DPR harus bersiasat agar ketidakpastian global itu tidak menimbulkan kerusakan serius. “Untuk itu, negara harus kondusif," tegasnya.
Pemerintah dan parlemen perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati periode ketidakpastian global yang semakin meningkat akibat potensi rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan dunia, sebagai ekses dari perang dagang Amerika Serikat dengan
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli