Ketua DPR Beber Strategi Hemat Anggaran Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pelaksanaan Pilkada dan Pileg di Indonesia saat ini masih menghabiskan biaya yang tinggi. Karenanya, diperlukan strategi baru untuk dapat menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Salah satunya dengan digitalisasi.

"Kunci menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada dan Pemilu adalah digitalisasi. Semua kegiatan perlu menggunakan cara digital baik persiapan, tahapan, pelaksanaan, pemungutan maupun rekapitulasi. Jika pemungutan suara menggunakan sistem elektronik akan menghemat biaya logistik seperti kertas suata, tinta maupun paku," ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech dalam seminar 'Upaya Mereduksi Political Cost dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia', di Jakarta, Minggu (25/11/18).

Tampil sebagai narasumber antara lain, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Bibit Samad Rianto, Kepala Satgas Politik Direktorat Dikyanmas KPK Guntur Kusmeiyano, politisi Achmad Mubarok serta Jadi Suriadi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mencatat, sekitar Rp 7 triliun lebih uang negara digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah. Sementara, di Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 5,9 triliun. Pada Pilkada 2018 di 171 daerah ada sekitar Rp 15,15 triliun yang dikeluarkan.

"Tantangan kedepan adalah bagaimana menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu yang semakin efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 harus kita manfaatkan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu berikutnya. Sehingga, dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia," kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, cara menekan biaya Pilkada dan Pemilu yang pertama adalah integrasi pendataan pemilih yang selama ini kerap dilakukan terpisah antara Pilkada yang satu dan yang lain dengan Pemilu nasional.

Semisal, dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) pada Pilkada 2018. Daftar pemilih ini dapat menjadi DPT Pemilu nasional tanpa perlu pendataan ulang di tahapan Pemilu 2019.

"Integrasi pendataan pemilih bisa menghemat anggaran sebanyak Rp 600 miliar – Rp 900 miliar. Metode ini berpotensi memberikan efisiensi 90 persen anggaran," tutur Bamsoet.