Ketua DPR Belum Mau Respons Penundaan Pilkada karena Calon Tunggal

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto belum mau menentukan sikap terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pilkada serentak di sejumlah daerah, bila pasangan yang mendaftar hanya 1 pasangan.
Menurut Novanto, pihaknya telah menerima konsultasi dari pimpinan Komisi II DPR, yang akan mengundang pimpinan KPU untuk dimintai penjelasan tentang kesiapan pilkada serentak di 269 daerah, termasuk soal penundaan ke tahun 2017.
"Pimpinan Komisi II sudah konsultasi kemarin, kami akan minta KPU segera mengadakan rapat dengan Komisi II dan pimpinan DPR untuk menyampaikan persoalan yang tertunda (pilkada)," kata Novanto di gedung DPR Jakarta, Jumat (31/7).
Pihaknya juga belum bisa menyimpulkan persoalan apa yang terjadi hingga menyebabkan pilkada serentak di beberapa daerah hanya diikuti satu pasangan calon. Kalau ini terkait persoalan partai, Novanto berharap parpol bisa menyelesaikannya.
"Itu masalahnya kami percayakan pada partai yang bersangkutan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi kalau untuk calon cuma satu mungkin banyak yang belum diselesaikan. Ini harus dicari jalan keluarnya," jelasnya.
Saat ditanya sikap DPR, pihaknya belum menyatakan setuju atau tidak dengan rencana KPU menunda Pilkada bagi daerah yang hanya punya satu pasang calon.
"Tentu itu jadi pertimbangan-pertimbangan DPR untuk melihat secara jauh kesiapan dan masalah-masalahnya. Kalau belum siap maka dievaluasi. Tapi lebih baik dengarkan dulu penjelasan KPU," tambahnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto belum mau menentukan sikap terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pilkada serentak di sejumlah daerah,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu