Ketua DPR Dorong Bupati Butur 'Diacengfikrikan'

"Bupati itu tugasnya menjalankan semua peraturan terutama UU dan bukan malah mengajukan judicial review. Mereka tidak punya legal standing, tapi untungnya hal ini ditolak oleh MK.Semua surat peringatan mulai dari surat Mendagri sebanyak 4 kali, surat dirjen Otda tidak diindahkan. Sayangnya lagi, Gubernur Sulawesi Tenggara hanya karena berasal dari satu partai, PAN ikut mendukung pelanggaran yang dilakukan oleh bupati ini,” tandasnya. (awa/jpnn)