Ketua DPR Dorong Gubernur Dipilih DPRD

Seperti diberitakan, sehari sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan para kepala daerah yang dikumpulkan di Bogor mengungkapan keprihatinan atas banyaknya kekerasan dalam pilkada. Presiden bahkan juga mengindikasikan keterlibatan kandidat atau tim sukses dalam munculnya kekerasan berlatar pilkada di sejumlah daerah.

 

Pada kesempatan itu, SBY juga mulai membuka ruang, melalui pendapat sejumlah pihak atas koreksi pelaksanaan pilkada langsung. Di internal pemerintah saat ini, melalui Kementerian Dalam Negeri, juga sedang menggodok wacana pengembalian pemilihan gubernur untuk dipilih DPRD lagi.

 

Meski demikian, secara terpisah, Komisi Pemilihan Umum tidak setuju dengan usul adanya pilgub yang ditunjuk langsung tersebut. Anggota KPU I Gusti Putu Artha menyatakan, tidak ada landasan hukum yang jelas menyatakan bahwa pemilihan gubernur bisa dipilih tanpa suara rakyat. "Roh filosofi yuridisnya tidak kena. Jenis kelaminnya saja sudah jelas (pilkada adalah rezim pemilu, Red)," tegas Putu di Jakarta kemarin.

 

Jika alasannya pemborosan, Putu menilai bukan hal yang tepat lantas mengubah pemilihan oleh rakyat dikembalikan ke pola lama. Jika alasannya bahwa pilkada yang boros juga menimbulkan konflik di publik, Putu meminta masalah itu tidak digeneralisasi. "Catatan kami hanya ada sebelas pilkada yang bermasalah. Kalau cuma alasan kasus itu, jangan langsung mengubah aturan," tegasnya.