Please, Jangan Tarik TNI ke Pusaran Politik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak menarik-narik TNI dalam pusaran Politik Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Mari kita jaga netralitas TNI demi tegaknya Pemilu damai dan berintegritas dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa untuk kesekian kalinya Indonesia sukses dalam menyelenggarakan Pemilu secara damai dan berkualitas, sehingga Indonesia dapat menjadi kiblat demokrasi baru di dunia,” ujar Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat memberikan Kuliah Umum kepada 150 Perwira Mahasiswa (Pasis) Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Dikreg Seskoal) Angkatan Ke-57 TA. 2019 di Markas Seskoal, Jakarta Selatan, Senin (21/01).
Dalam kesempatan itu, Bamsoet menyampaikan tentang arti pentingnya Pemilu dalam suatu negara yang berdemokrasi, dan menjaga netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Selain itu juga sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, DPR mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang dalam pelaksanaannya DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan kehendak rakyat, termasuk aspirasi yang berkembang dilingkungan TNI.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan Pemilu merupakan sarana terpenting dalam demokrasi, karena melalui Pemilu akan lahir lembaga-lembaga kenegaraan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya.
Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, kata dia, salah satunya diukur dari sejauh mana netralitas TNI dalam Pemilu. Karena sesuai amanat reformasi, TNI benar-benar dapat menjaga netralitasnya dalam setiap Pemilu, sedangkan keluarga TNI bebas menentukan hak politiknya secara mandiri dalam setiap Pemilu.(jpnn)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak menarik-narik TNI dalam pusaran Politik Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Pemilih Dijatuhi Sanksi Jika tak Memilih? Pakar Bilang Begini
- Ketua DPR Harap Calon Pimpinan KPK Tak Mempolitisasi Kasus
- Fenomena Populisme Digital di Indonesia Sejalan dengan Kemajuan Internet
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Putusan MK: Pejabat Daerah dan Anggota TNI/Polri Tak Netral Bisa Dipidana