Ketua DPR Klaim Revisi UU KPK Untuk Penguatan
jpnn.com - JAKARTA – Ketua DPR Ade Komarudin mengklaim revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk menguatkan lembaga antirasuah itu.
Ade Komarudin (Akom) menegaskan hal itu menyikapi maraknya penolakan terhadap rencana revisi yang baru akan diputuskan dalam paripurna DPR pada Kamis (18/2) besok. Komitmen tersebut, menurutnya sudah disepakati para pimpinan fraksi di DPR.
“Kami sepakat revisi ini tujuannya untuk menguatkan KPK. Nanti keputusannya dibuat seperti itu di paripurna,” tegas Ade di gedung DPR Jakarta, Rabu (17/2).
Untuk meyakinkan, pihaknya menyebutkan bahwa dalam pembahasannya nanti,para pimpinan KPK akan dijadikan sebagai narasumber utama dalam proses revisi tersebut.
Penolakan terhadap revisi UU KPK terjadi karena kewenangan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), hingga adanya izin penyadapan dari Dewan Pengawas, dianggap menggembosi kinerja lembaga antirasuah.(fat/jpnn)
JAKARTA – Ketua DPR Ade Komarudin mengklaim revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk menguatkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- ASR Komitmen Bangun Penegakkan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Pertamina Eco RunFest 2024: Carbon Neutral Event untuk Kampanye Sustainable Living
- Sambut Akhir Tahun, ASDP Bakal Hadirkan Konser Musik di Kawasan BHC
- Program UPLAND, SLB Tamima Mumtaz Wujudkan Kemandirian Ekonomi & Peningkatan Gizi