Ketua DPR Kritik PP Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sektor perdagangan online bisa menjadi solusi alternatif sebagai mesin penggerak perekonomian di tengah lesunya sektor-sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, industri dan pertambangan.

Ia menambahkan sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, pelaku perdagangan online tengah mencari model bisnis yang tepat serta sedang membesarkan marketplace.

Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah membantu para pedagang online, supaya mereka  tumbuh sesuai semangat eksekutif untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen.

Hanya saja, Puan menilai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)  yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha kurang tepat karena minimnya sosialisasi. "Sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku UMKM," kata Puan, Rabu (11/12).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan supaya PP 80/2019 jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik yang sedang tumbuh.

Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku PMSE. "Agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal," ungkapnya.

DPR meminta kepada Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur.

DPR Mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut di bawah satu pintu.