Ketua DPR Minta Brimob Harus Galak Lawan Teroris
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Brimob bertindak tegas namun terukur ketika menanggulangi aksi terorisme.
“Jangan pernah berkompromi dengan aksi-aksi teror yang mengancam nyawa manusia dan membahayakan warga. Harus galak terhadap teroris,” tegas Puan usai menghadiri upacara HUT-74 Korps Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis pagi (14/11).
Puan bersyukur negara ini mempunyai pasukan Brimob yang juga setia menjaga NKRI.
Menurutnya, kelahiran Brimob tidak bisa dilepaskan dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
“Embrio Brimob menjadi pasukan pioner dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia,” kata mantan Menko PMK Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu.
Menurut Puan, sejarah juga mencatat peranan Resimen ini dalam operasi penumpasan dan pembersihan berbagai pemberontakan, dari DI/TII Kartosuwiryo, DI/TII Daud Beureuh, PRRI, sampai operasi penumpasan DI/TII Kahar Muzakar. Brimob juga terlibat saat pembebasan Irian Barat.
“Karena itu, bagi saya, komitmen Brimob untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila tidak perlu kita ragukan lagi,” kata Puan.
Sebelumnya, Puan mengaku bangga dengan Korps Brimob sebagai pasukan elite Polri. Brimob menjadi garda terdepan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan eskalasi tinggi seperti serangan teroris sehingga masyarakat merasa terlindungi.
Ketua DPR Puan Maharani meminta Brimob jangan pernah berkompromi dengan aksi-aksi teror yang mengancam nyawa manusia dan membahayakan warga.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia