Ketua DPR : Pembenahan Hukum Perlu Komitmen Kuat

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, komitmen yang kuat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membenahi pembangunan hukum di Indonesia. "Jika komitmen lemah, maka hukum yang telah ada dan upaya untuk membenahinya tidak akan pernah jadi kenyataan," kata Marzuki Alie, saat membuka Workshop dan Fokus Group Discussion yang diselanggarakan Badan Legislasi (Baleg) di DPR Jakarta, Rabu (20/1).

Dalam workshop bertema “Penguatan fungsi Legislasi DPR melalui penguatan unsur pendukung dan perbaikan mekanisme pembentukan Undang-Undang” itu, Marzuki mengatakan, substansi reformasi adalah menjadikan hukum sebagai payung pelindung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Proses demokrasi dewasa ini belum sepenuhnya didukung oleh kondisi riil pembangunan hukum dan pembentukan undang-undang di tanah air," tandasnya.

Kondisi riil ini tidak saja dirasakan oleh DPR sebagai institusi legislatif. Para pakar hukum tata Negara kita pun merasa hal yang sama. "Mereka mengatakan bahwa perjalanan panjang sejarah bangsa telah mengantarkan kita untuk memahami bahwa masih ada peraturan perundang-undangan zaman kolonial yang masih dipakai," ujar Marzuki.

"Hal lain yang juga merisaukan bangsa ini adalah banyak undang-undang yang dibuat tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Dan undang-undang yang dihasilkan juga belum sepenuhnya berorientasi pada rasa keadilan masyarakat, jender, dan kurang menyentuh Hak Asasi Manusia," tegas mantan Sekjen Partai Demokrat itu.