Ketua DPR RI Ajak Parlemen Dunia Bangun Kerja Sama Multilateral
jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Parliamentary Speakers Summit (P20) yang merupakan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dibuka secara resmi pada Kamis (6/10) di Gedung DPR RI. Rangkaian acara akan digelar selama tiga hari mulai 5 hingga 7 Oktober 2022.
Pada agenda Parliamentary Forum in the Context of the G20 di P20 pada Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ini (5/10), Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kekuatan parlemen memberikan legitimasi atas upaya pemerintah menjalankan kebijakan luar negeri dan kerja sama antarnegara.
"Legitimasi parlemen tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat global yang lebih baik, dengan hidup sejahtera, tenteram dan memiliki bumi yang berkelanjutan,” ungkap Puan Maharani.
Untuk itu, multilateral disebut sangat dibutuhkan untuk membangun kerja bersama antarnegara yang efektif.
Puan menilai multilateralisme dapat menjawab berbagai permasalahan seperti mendamaikan perang dagang dan konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan energi, melawan eksploitasi, hingga membangun kemajuan bersama.
“Indonesia mengajak parlemen P20, melalui multilateralisme, mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi, mengatasi scary effect gejolak ekonomi global. Selain itu, mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas,” kata Puan.
Komitmen tersebut diharapkan tidak hanya dalam wujud kata-kata, tetapi kerja nyata.
"Diharapkan setiap negara akan bersinergi dalam membangun kekuatan bersama dan bukan menghasilkan rivalitas ataupun dominasi. Kerja bersama antar negara juga dibangun atas fondasi saling percaya," katanya
Dalam Forum P20, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen dunia untuk membangun kerja sama multilateral
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online