Ketua DPR RI: Tidak Perlu Ada People Power

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau di Ramadan bulan penuh berkah ini, masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjalankan ibadah puasa, juga harus ditunjukkan dengan keharmonisan menjaga kehidupan sosial berbangsa sehingga tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Allah SWT melainkan juga menjaga hubungan baik dengan manusia.

“Mengingat pada 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019, tidak menutup adanya kemungkinan provokasi dari segelintir orang yang menginginkan terjadinya gejolak di masyarakat. Tapi Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan ego pribadi,” ujar Bamsoet saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (13/5/2019).

BACA JUGA: Merespons Wacana Pemindahan Ibu kota, Anton Doni Sarankan Jokowi Fokus pada Visi Misi

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampak hadir pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua BPK Bahrul Akbar, Wakil Ketua DPR Utut Hardianto, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto.

Hadir pula sejumlah Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik. Antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKPI Diaz Hendro Priyono, Sekjen Demokrat Hinca Panjahitan, Sekjen PPP Hasrul Sani, Wakil Ketua KPK Laode Syarif, Pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi, para Menteri kabinet kerja seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Mensekneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menkeu Srimulyani, Mendes Eko Prasojo, Wakapolri Ari Dono, Kasum TNI Joni, Pimpinan BIN, Jaksa Agung M Prasetyo, mantan Kepala BIN Hendro Priyono serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menilai tidak perlu adanya people power dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Jika pun ada kekurangan atau kesalahan di beberapa hal, bisa diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Bukan dengan cara represif mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“People power biasa dilakukan jika sebuah bangsa menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan ataupun kepemimpinan otoriter yang dijalankan tanpa proses mekanisme check and balances. Indonesia tidak mengalami hal itu. Ekonomi kita baik, check and balances dijalankan antara pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR RI sebagai legislatif. Ada juga MPR RI dan DPD RI maupun media massa dan organisasi kemasyarakatan yang turut mengawasi jalannya roda pemerintahan,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini justru memandang perlunya bangsa Indonesia bersyukur lantaran di Ramadhan kali ini berhasil menyelesaikan berbagai tahapan Pemilu 2019 yang dikenal dengan Pemilu terumit di dunia. Untuk itu, di bulan yang suci ini sudah saatnya semua pihak kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan menjalin tali silaturahim dengan semua komponen bangsa.