Ketua DPR Tolak Open Access Trader Gas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI, Marzuki Alie meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemanfaatan pipa gas bersama (open access) dengan para trader gas. Menurut Marzuki, kalau ini dilakukan berpotensi merugikan ekonomi Indonesia. Padahal, investasi untuk penambahan produksi gas tidak terjadi.

Hal tersebut dikatakan Marzuki Alie menyikapi belum adanya titik temu antara Komisi VII DPR dengan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) saat rapat dengar pendapat yang berlangsung Rabu 11 Desember 2013.

"Kesalahan dalam menentukan kebijakan open access bisa berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia secara luas dan jangan hanya dipandang sebagai kepentingan BUMN semata," kata Marzuki Alie, Jumat (13/12).

Dijelaskannya, saat ini ada 63 trader gas yang sebagian besar dari trader gas itu hanya mendapatkan alokasi gas, tidak berinvestasi membangun infrastruktur. "Mereka memaksakan open access dengan target bisa menggunakan infrastruktur (pipa) milik PT PGN. Kalau open access dipaksakan tentu akan merugikan PGN. Selama ini negara mendapatkan pajak dan deviden dari PGN," ungkap Ketua DPR.

Menurut Marzuki, kebijakan open access hanya membela kepentingan trader gas. Dan ini justru disokong oleh Pertamina karena BUMN minyak ini justru mengalokasikan produksi gas-nya kepada para trader gas itu. "Alokasi gas untuk PGN nyaris tidak bertambah sejak 2007 lalu Pertamina tidak memperpanjang kontrak penjualan gas ke PGN dan mengalihkannya ke trader gas itu," tegas Marzuki Alie.

Karena alokasi yang tak bertambah itu, otomatis membuat pembangunan infrastruktur menjadi stagnan. Tidak ada penambahan infrastruktur gas pipa yang signifikan. Hal ini akan mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional dan menurunkan kinerja PGN.

"Publik akan persepsi bahwa BUMN sangat rentan terhadap kebijakan yang menghancurkan perusahaan BUMN itu sendiri. Dan impact-nya ini akan sangat panjang," kata Marzuki.

Malahan, menurut Marzuki kalau dicermati lebih dalam, hal itu akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia secara umum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik di Indonesia dan berakhir buruk pada kebijakan ekonomi selanjutnya. "Karena itulah, saya menolak open access," kata Marzuki Alie. (fas/jpnn)