Ketua DPR Yakin Rasionalisasi PNS tak Akan Jalan
jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memangkas jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program rasionalisasi penentangan cukup keras dari para anggota DPR, termasuk ketuanya, Ade Komarudin.
Sejak wacana rasionalisasi bergulir, Akom - sapaan Ade Komarudin- memperlihatkan sikap tidak setuju. Bahkan, saat ditegaskan kembali penilaiannya terhadap rencana pemangkasan abdi negara itu, politikus Golkar tersebut yakin kebijakan tersebut tidak akan terlaksana.
Berikut pernyataan Akom terkait rencana rasionalisasi PNS, ketika ditemui kembali oleh wartawan JPNN.com M Fathra Nazrul Islam pada Selasa (7/6) di sela-sela buka bersama.
Bagaimana menurut Anda soal rencana pemerintah merasionalisasi sejuta PNS?
Kalau saya kaji, kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan tanpa melakukan kajian yang baik manfaat dan mudhorotnya mengenai hal itu.
Kita menyetujui semua langkah terhadap efisiensi negara ini, Pasti kita harus dukung. Tapi kita juga tidak boleh melabrak begitu saja rambu-rambu kemanusiaan, hak hidup, hak bekerja bagi warga negara kita. Tentu itu harus dilakukan secara hati-hati, persuasif.
Kalau memang ada rasionalisasi ya mereka punya hak harus berikan solusi, begitu dirasionalisasi mereka tidak menjadi pengangguran. Jangan sampai seperti itu juga, kita harus lakukan langkah-langkah yang solutif mengenai ini sehingga semua menjadi oke.
Negara, kita paham harus lakukan efisiensi, tapi rakyat juga harus dilindungi dengan baik. Negara ini didirikan oleh founding father untuk melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat, bukan menyakiti rakyat.
JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memangkas jumlah Pegawai Negeri
- APP Group Tegaskan Dukungan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di COP 29 Azerbaijan
- KAI Properti Hadir di KAI Expo 2024
- Mendiktisaintek Ogah Ikut Campur Urusan Bahlil dan UI
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2: Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang 1 Bulan Bisa Dibantu?
- Jessica Wongso Keluar dari Ruang Sidang, Gegara Hakim Memberikan Izin kepada Jaksa
- Belajar dari 20 Kampus Dunia, Rahmat Bastian Bawa 10 Kiat Optimalisasi ILUNI FHUI