Ketua DPRD DKI Minta Anies Berpikir Rasional soal Kebijakan Menaikkan UMP
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berpikir rasional dalam mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Pasalnya, kebijakan Anies menaikkan UMP hingga 5,1 persen atau Rp 225.667 dinilai memberatkan pelaku usaha kecil.
Menurut dia, Anies memang memikirkan kesejahteraan buruh namun bersikap sebaliknya terhadap pengusaha kecil.
"Kita harus berikan (kenaikan UMP) yang rasional. Jadi, jangan menyenangkan (buruh) saja, tetapi dampak pemulihan ekonomi sampai di mana?" ucap Pras sapaan Prasetyo Edi, Senin (27/12) sore.
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan keputusan Anies bisa menjadi bumerang bagi Pemprov DKI.
Dia khawatir bila banyak perusahaan yang kolaps akibat tak bisa menutupi biaya operasionalnya lantaran harus menaikkan gaji karyawan.
"Akhirnya orang yang mau maju, mendapatkan pemulihan ekonomi, bisa berantakan semua," kata dia.
Tak hanya itu, dia menganggap kebijakan Anies berdampak dan diikuti oleh daerah lain. Sebab, Jakarta sebagai Ibu Kota negara kerap dijadikan barometer oleh daerah-daerah lain.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berpikir rasional dalam mengambil keputusan soal kenaikan UMP 2022.
- Kabar Gembira, Pemprov DKI Batal Hapus Koridor 1 Transjakarta Rute Blok M-Kota
- Sampit Bantul
- Kedekatan Anies-Ahok Simbol Perlawanan ke Pemerintah hingga Sinyal Oposisi
- Lihat Tuh, Warga Tumpah Ruah di Bundaran HI Menjelang Malam Pergantian Tahun
- Harvey Moeis & Sandra Dewi Terima Bantuan Iuran BPJS, Pemprov DKI Angkat Bicara
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi