Ketua DPRD DKI Yakin Pemprov DKI Manipulasi Izin Formula E
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meyakini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanipulasi izin formula E agar bisa melintas di Monas, Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikannya setelah berkunjung ke Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Pria yang akrab disapa Pras ini menerangkan, dirinya ingin mengonfirmasi surat gubernur pada 11 Februari 2020 kepada Mensesneg. Dalam surat tersebut, menurut Pras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut telah mendapat rekomendasi dari tim ahli cagar budaya untuk menggelar ajang balap Formula E.
"Sebagai ketua dewan, kami melihat ada manipulasi lagi seakan-akan Kepala Cagar Budaya Pak Mundarjito ini mengiyakan, padahal belum dikonfirmasinya," ujar Pras.
Politikus PDI Perjuangan ini sempat menanyakan Sekretaris Mensesneg Setya Utama terkait alasan pemberian izin revitalisasi Monas dan ajang formula e melintasi kawasan tersebut. Padahal tidak ada rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Sementara di tempat cagar budaya tidak boleh ada pengaspalan untuk menyelenggarakan ajang balap itu.
"Bayangan saya revitalisasi Monas bagian yang jelek akan saya perbaiki. Terapi kenyataannya kok jadi seperti ini, dijadikan plaza. Setelah saya lihat gambar akan ada semacam dikasih karpet, dikasih aspal," kata dia.
Prasetyo menduga ada upaya kebohongan publik yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengenai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sehingga Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Mensesneg Pratikno mengeluarkan izin revitalisasi Kawasan Monas dan ajang Formula E. Padahal Kementerian Sekretariat Negara sama sekali tidak mengetahui bahwa belum ada rekomendasi itu.
"Saya sebagai pimpinan daerah DPRD, saya kecewa dan ini adalah pembohongan publik. Saya akan memanggil dan saya hari ini masih punya palu. Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu itu enggak saya ketok, enggak akan terjadi apa-apa. Saya akan seperti itu. Kalau dia keras, saya juga akan keras," kata Pras. (tan/jpnn)
Sebagai pimpinan daerah DPRD,, Pras mengaku kecewa. Karenanya, jika Pemprov berkeras, DPRD juga akan bersikap keras.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Lihat Tuh, Warga Tumpah Ruah di Bundaran HI Menjelang Malam Pergantian Tahun
- Harvey Moeis & Sandra Dewi Terima Bantuan Iuran BPJS, Pemprov DKI Angkat Bicara
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025
- Pemprov DKI Belum Umumkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Sebabnya