Ketua Fraksi Demokrat Jadi Tumbal

jpnn.com - JAKARTA – Partai Demokrat (PD) benar-benar kelimpungan setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua umum PD, menjadi sasaran kemarahan rakyat. Publik marah atas sikap SBY terkait pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Ketua Fraksi PD (FPD) Nurhayati Ali Assegaf pun dijadikan tumbal dengan mengambil alih tanggung jawab atas aksi tinggal glanggang alias walkout (WO) FPD saat rapat paripurna DPR Jumat dini hari (26/9).

DPP PD sampai menggelar konferensi pers untuk berusaha meyakinkan publik bahwa SBY tidak bersalah atas disahkannya pilkada melalui DPRD. Nurhayati menyatakan, dirinya tidak menjalin komunikasi dengan SBY saat meminta anggota fraksinya meninggalkan rapat paripurna DPR.

”Instruksi walkout inisiatif saya. Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi kalau tidak berani mengambil keputusan?” kata Nurhayati di Kantor DPP PD, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (29/9). Konferensi pers itu juga dihadiri Ketua Harian Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum Max Sopacua, dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono.

Mantan staf khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono itu menambahkan, SBY hanya memberikan arahan kepada fraksinya sebelum berkunjung ke luar negeri. Yaitu soal opsi pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan. Nurhayati juga menyatakan siap menerima sanksi apa pun.

Seperti diketahui, pada rapat paripurna pengesahan UU Pilkada, FPD mengusulkan opsi ketiga, yakni pilkada langsung dengan sepuluh syarat. Opsi itu didukung FPDIP, FPKB, dan Fraksi Partai Hanura. Anehnya, setelah mendapat dukungan, FPD malah WO. Akibatnya, opsi pilkada melalui DPRD yang diusung Koalisi Merah Putih (Golkar, Gerindra, PKS, PPP, dan PAN) menang telak dalam voting. Seandainya FPD tidak WO, tentu opsi yang mereka usung akan menang.

Rakyat pun marah. Kemarahan ditumpahkan kepada SBY. Sebagai presiden dan ketua umum PD, apabila serius, SBY bisa mencegah pengesahan UU Pilkada. Misalnya dengan menarik RUU inisiatif pemerintah itu sebelum rapat paripurna DPR atau memerintah FPD untuk all-out, bukan malah melakukan walkout.

Sementara itu, SBY tampaknya cukup terpengaruh hujatan yang mengarah kepada dirinya. Pemilik tujuh gelar doctor honoris causa tersebut mempercepat kepulangannya dari Jepang yang merupakan rangkaian kunjungan kenegaraannya ke tiga negara. Rencana semula, SBY mendarat pagi ini (30/9), namun dipercepat menjadi Selasa dini hari, pukul 00.30. Begitu tiba, SBY menggelar rapat terbatas tentang UU Pilkada bersama Wapres Boediono dan sejumlah menteri di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma. (dyn/ken/c9/tom)