Ketua Fraksi PKB Akui Baru Bisa Buatkan Lapangan Voli untuk Konstituen

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, A Helmy Faishal Zaini menilai masyarakat sudah memahami anggota DPR itu punya kewenangan eksekusi terhadap berbagai aspirasi yang mereka sampaikan, di saat anggota DPR reses ke daerah pemilihannya.

"Masyarakat memahami anggota DPR itu punya hak eksekusi sama dengan pemerintah. Hari ini aspirasi mereka sampaikan, maka besok dieksekusi. Padahal butuh proses panjang untuk merealisasi aspirasi konstituen," kata Helmy Faishal Zaini, dalam acara Pameran foto Reses Anggota DPR RI FPKB bertema "Aku Dekat Engkau Dekat", di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (13/1).

Saat reses Di Lombok Timur misalnya, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu, masyarakat minta daerahnya dimekarkan dan jalan-jalan dibangun sesegera mungkin.

Alasan mereka lanjut Helmy, membandingkannya dengan Lombok Tengah setelah dimekarkan sekarang punya rumah sakit dan pasar. Kalau tidak dimekarkan, tetap seperti dulu saja.

"Masyarakat tidak tahu, untuk pemekaran satu kabupaten saja, pemerintah harus menyediakan anggaran minimal 1 triliun rupiah untuk membangun sarana dan prasarana minimal bagi satu kabupaten," ungkapnya.

Terhadap aspirasi pemekaran tersebut, anggota Komisi X DPR itu menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa mengawal proses legislasi yang terjadi di Baleg dan Komisi II DPR.

"Tapi kalau aspirasinya sebatas membangunkan lapangan voli atau badminton, saya langsung eksekusi. Kalau aspirasinya infrastruktur besar, saya perlu waktu untuk memenuhinya," ujar mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Pameran foto berlangsung dari tanggal 12 hingga 16 Januari 2015 di lobi Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, menampilkan 120 foto reses. (fas/jpnn)