Ketua FSPM: PDIP tak Punya Kewenangan Menguji Berita

jpnn.com, BOGOR - Insan pers menyesalkan aksi penggerudukkan yang kembali dilakukan kader PDIP Kota Bogor ke Kantor Harian Radar Bogor Jumat (1/5) lalu.

Sabtu (2/6), Forum Pekerja Media yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta, LBH Pers, dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen menggelar aksi solidaritas untuk Radar Bogor.

Ketua FSPM Independen Sasmito Madrim mengatakan, kepolisian harus menindak tegas aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh kader PDIP terhadap radar Bogor. Jika tidak ada reaksi, dia khawatir, upaya intimidasi akan terus terulang di kemudian hari.

Sasmito juga mendesak PDIP untuk tidak melanjutkan cara-cara intimidatif dalam menyikapi pemberitaan. Menurutnya, benar atau salahnya produk sebuah media hanya bisa diputuskan oleh dewan pers sebagaimana ketentuan UU.

“Jangan membuat kesimpulan sendiri. PDIP gak punya kewenangan atau kemampuan untuk menguji berita,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dibandingkan memamerkan tindakan kekerasan, dia meminta PDIP yang notabene partai pejuang reformasi melaporkan kasus tersebut ke dewan Pers. “Uji aja siapa yang salah. Kalau misal Radar Bogor salah ga papa. Tapi bukan dengan cara kekerasan,” imbuhnya.

Peristiwa penggerudukan terjadi pada Rabu (30/5) dan Jumat (1/6). Massa PDIP tidak puas dengan isi pemberitaan Radar Bogor edisi Rabu (30/5). Khususnya terhadap berita berjudul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta” yang berisi soal gaji jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di lembaga tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah.

Dalam dialog yang berlangsung Jumat lalu, Rieke Diah Pitaloka, legislator PDIP, meminta persoalan antara PDIP dan Radar Bogor harus segera selesai. Dia berharap penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan.