Ketua Golkar Jabar Ajukan Penangguhan Penahanan
jpnn.com - JAKARTA - Tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp 42 miliar, mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance mengajukan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung.
Yance yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu menyampaikan surat penangguhan penahanan melalui pengacaranya, Senin (8/12). "Ya, hari ini pengacaranya menyampaikan surat penangguhan penahanan," kata Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, di Kejagung, Senin (8/12).
Soal peluang diberikan atau tidaknya penangguhan itu akan dipertimbangkan penyidik. Sarjono tak mau berandai-andai, apakah penangguhan itu tidak dikabulkan mengingat Yance sudah bikin repot penyidik karena beberapa kali mangkir hingga akhirnya dijemput paksa pada Jumat (5/12) lalu di kediamannya di Indramayu, Jabar. "Kita tidak bisa berandai-andai, karena yang punya pertimbangan itu penyidik," kata Sarjono.
Seperti diketahui, Yance dikurung Jumat (5/12) di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejagung, setelah dijemput paksa penyidik di kediamannya Jalan Letnan Sutejo nomor 20 RT 01/02, Desa Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jabar, pukul 03.00 dini hari.
Yance ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No 33/F.2/Fd.1/12/2014. Yance ditahan selama 20 hari terhitung 5-24 Desember 2014. (boy/jpnn)
JAKARTA - Tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp 42 miliar, mantan Bupati Indramayu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Saldo ATM Rp 0, Istri Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Sedih
- Lulus PPPK 2024 Kode R2/L Dibatalkan, Pak Kabid Blak-blakan Ungkap Alasannya
- 2 Polisi Kembali Dihukum Demosi di Kasus Pemerasan Penonton DWP
- Prabowo Bakal ke Arab Saudi untuk Lobi Penambahan Kuota Haji
- Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Kapolsek Cinangka & 2 Anak Buah Digarap Propam Polda Banten
- KemenPAN-RB Siapkan Optimalisasi di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Pemda Diminta Akomodasi Honorer