Ketua HIPMI Jaya Dorong Pemerintah Libatkan UMKM dalam Program Danantara dan RUU Minerba

Ketua HIPMI Jaya Dorong Pemerintah Libatkan UMKM dalam Program Danantara dan RUU Minerba
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Ryan Haroen. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Ryan Haroen mendorong pemerintah untuk lebih serius melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan strategis nasional.

Dia menyoroti dua program utama, yakni Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dan implementasi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru disahkan.

Menurut Ryan, kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, sehingga penting memastikan bahwa UMKM menjadi bagian integral dalam implementasinya.

Ryan menilai bahwa Danantara sebagai instrumen investasi negara harus membuka peluang bagi UMKM agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.

"Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan akses bagi UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. Salah satunya dengan membuka skema pembiayaan yang lebih mudah serta mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM," ujar Ryan Haroen.

Selain itu, Ryan menekankan pentingnya skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM agar dapat ikut serta dalam proyek-proyek strategis yang dikelola oleh Danantara. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mekanisme kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, teknologi, dan infrastruktur.

Baca Juga:

"Danantara bisa menjadi alat untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal," tambahnya.

Selain program Danantara, Ryan juga menyoroti dampak pengesahan RUU Minerba terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Ia menilai regulasi baru ini sebagai langkah maju bagi UMKM, karena mereka kini diperbolehkan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang sebelumnya hanya didominasi oleh perusahaan besar.

Menurut Ryan, kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News