Ketua KADIN Ajak Pengusaha Jadi Bagian dari Masa Depan Indonesia Baru

Menurut Arsjad, selama ini lebih dari 60 persen kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57 persen. Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi.

“Termasuk daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pembabatan kawasan hutan, dan menipisnya ruang terbuka hijau,” kata Ketua Umum KADIN Indonesia.

Seperti diketahui, pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam setiap tahapan tersebut, pembangunan IKN bakal menjaga hutan, flora-fauna, dan biodiversity, inklusivitas dari aspek penduduk, demi mempertahankan kondisi alam dan hutan di Kalimantan yang harmonis.

Dalam RPJMN 2020-2024, estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan tersebut mencapai Rp 466 triliun, dengan asumsi pendanaan dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp 252,5 triliun.

Dengan skema tersebut, pendanaan dari APBN hanya mengambil porsi 20 persen, sedangkan sisanya adalah dari kerja sama pemerintah bersama badan usaha, termasuk kontribusi dari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah kemudahan untuk berinvestasi sedang digodok pemerintah, di antaranya pemberian HGU selama 95 tahun, HGB 80 tahun, serta sejumlah insentif fiskal seperti tax holiday, super tax deduction, pembebasan bea masuk, PPh, dan PPN impor.

Presiden RI Joko Widodo, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemindahan Ibukota Negara bukan sekadar memindah gedung kementerian, maupun pemindahan gedung Istana Presiden maupun gedung Istana Wakil Presiden.

Menurut Presiden, bukan fisik yang kita pindahkan,  tetapi juga membangun budaya kerja baru dan mindset ekonomi baru.