Ketua KIP: Kebijakan Publik di DKI Penuh Kebohongan
Selasa, 05 April 2016 – 15:28 WIB
"Sedangkan untuk kebijakan-kebijakan publik yang belum diambil, wajib hukumnya untuk dilakukan sesuai kaidah tatakelola yang baik, termasuk harus mengikuti aturan UU KIP," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Abdulhamid Dipopramono mengeluarkan pernyataan menohok untuk pemerintahan DKI, terkait kisruh reklamasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS