Ketua Komisi III DPR: Penangkapan Tokoh Jelang 212 Melanggar Demokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan cara kepolisian dalam mengantisipasi adanya dugaan makar pada Aksi Bela Islam III 2 Desember lalu, terkesan represif karena ditandai penangkapan sejumlah tokoh.

Hal tersebut, kata politikus Golkar ini, mengundang reaksi publik karena dilakukan beberapa saat sebelum aksi yang dinamai 212 berlangsung. Bahkan, yang dilakukan Polri mengingatkan kembali pada cara-cara pemerintahan masa lalu.

"Pemerintahan ini lahir dari reformasi dan harusnya cara-cara penangkapan itu dihindari. Masih banyak cara elegan yang tidak melanggar kesepakatan demokrasi yang saat ini menjadi pilihan kita," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (5/12).

Demokrasi yang dipilih bangsa ini menurutnya tidak membatasi orang untuk berpendapat. Karena itu, ke depan polri harus lebih manusiawi dan melindungi ketika menangani adanya indikasi tindakan yang mengarah pada penggulingan pemerintah.

"Menurut hemat kami apa yang dilakukan tokoh-tokoh hanya perkataan bukan perbuatan. Apakah itu sudah menakutkan? Ini juga menimbulkan pertanyaan di Komisi III," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa tuduhan penghasutan untuk berbuat makar hingga menggulingkan pemerintah, menurutnya harus didukung dengan materi maupun kekuatan militer. Kemudian ada perbuatan yang mengarah pada upaya menduduki parlemen.

Kemudian ada gerakan masif dari kampus-kampus yang merepresentasikan kekuatan mahasiswa melakukan mimbar bebas. Faktanya, kata Bamsoet, semua indikasi itu tidak terjadi. Karena itu, dia berharap penangkapan serupa tidak terulang.

Sekarang, dengan status tersangka yang disematkan pada para tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein dkk, maka serahkan prosesnya pada mekanisme hukum.